PeraturanPerundangan terkait transaksi elektronik A. Undang-undang Perlindungan Konsumen UU No.8/1999 Terdapat hukum yang mengatur transaksi elektronik terkait perlindungan konsumen di Indonesia yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UU tersebut, hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha sudah dinyatakan dengan DIDIESW. Didie SW. Paul Sutaryono menulis artikel "Tantangan OJK Lindungi Konsumen" (Kompas, 7/6/2021 ), yang membandingkan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dengan OJK model Inggris, yakni Financial Services Authority (FSA).Paul Sutaryono menyebut upaya perlindungan OJK bagi konsumen bukan sesuatu yang baru dan sudah barang tentu OJK juga wajib memiliki minimal empat fungsi seperti SuratPeringatan Bank Bri. Konsultasi Hukum: Kasus Perusahaan dan Perorangan: Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara. 25December 2022 179x Konsultasi, Pidana, Contoh Surat Somasi Untuk Penagihan Hutang JAYALAWYER.COM menyediakan layanan konsultasi hukum online, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain guna kepentingan hukum klien di dalam maupun di luar pengadilan. 2021 i. ii. iii. 1 BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) (Studi Kasus Putusan BPSK Nomor : 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019 Tentang Penarikan Motor Secara Paksa) Abstrak Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membentuk Perlindungan Konsumen dan pendapat dari Mr. J. H. Nieuewenhuis karena unsur NONBANK DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN (CONTOH KASUS: PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT ADIRA FINANCE VS KONSUMEN) Volume 2 Nomor 2, Desember 2019 atas Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia b. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang tidak mengikat Jaminanperlindungan hak-hak asasi ini juga penting pada perlindungan hak-hak konsumen. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui bentuk kerugian konsumen selama masa pandemi covid 19 yang merupakan hak konsumen; (2) mengetahui upaya perlindungan konsumen sebagai pemenuhan HAM di masa pandemi covid 19. Contoh kasus pelanggaran etika bisnis dan analisisnya yang berikutnya bisa dilihat dari kasus PT Garuda Indonesia yang telah terjadi pada tahun 2018 silam, di mana maskapai penerbangan milik BUMN ini telah melanggar kode etik berbisnis, yakni dengan adanya manipulasi pada laporan keuangannya. JudulTesis : Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Pendidikan Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Kekhususan Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. NOTARIUS Volume 14 Nomor 1 (2021 E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma) berkepentingan untuk adanya upaya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak atas kasus ataupun studi secara konkret pada suatu permasalahan tertentu yang benar-benar terjadi Mnhrw.